28-06-2009 03:21 WIB

BOGOR – Sebagian besar partai politik peserta pemilu dan pasangan capres-cawapres dinilai masih sibuk menjanjikan perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi itu tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya.
Sosiolog Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola menilai, kesejahteraan menjauh, krisis makin mendalam, utang dan ketergantungan kepada asing membuat daulat negara makin rapuh. Kemudian, sepanjang lima tahun terakhir, Indonesia diterlantarkan dengan makin kuatnya proses penyusutan tanggung jawab dan peran negara, karena dialihkan pada kuasa modal swasta (neoliberalisme).
“Jadi, menurut saya, neolib itu jangan dilanjutkan,” tegas Tamrin, saat menjadi pembicara di seminar sehari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009,di ruang rapat I Balaikota Bogor, kemarin.

Seminar bertema ‘Menjawab Akhir Transisi Menuju Keadilan dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Pilpres 2009-2014’, itu diselenggarakan GMKI Kota Bogor.
Menurut Tamrin, dari tiga pasangan capres-cawapres yang akan bertarung memperebutkan suara 8 Juli mendatang, Megawati-Prabowo menduduki peringkat pertama dari segi kepedulian dengan perubahan bangsa Indonesia. Peringkat kedua pasangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto dan peringkat terakhir pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
“Kita sekarang sering dengar kalau Indomie (mi instan, red) SBY adalah Indomie rasa neolib. Jadi, menduduki peringkat terakhir,” sindir Tamrin, terkait jingle iklan kampanye salah satu pasangan capres-cawapres.
Tamrin menilai Indonesia sedang didera putting of danger (dibahayakan, red) oleh neolib. Karena itu, pada 8 Juli mendatang dianggapnya bukan pertarungan antarcalon. “Tapi, pertarungan dalam menghentikan atau tetap lanjutkan neolib di Indonesia,” tegasnya.
Tamrin mengatakan, pemilu seharusnya membuat posisi rakyat semakin menguat dan bukan sebaliknya. Pemilu telah menjadi alat melegalisasi lahirnya pemerintahan tanpa visi dan lebih buruk lagi tanpa ideologi.
Tamrin melihat arah pembangunan dan kebijakan tidak lagi berpijak pada ideologi dan visinya sendiri, tapi berpedoman pada kebutuhan pasar bebas sehingga menguntungkan korporasi asing.
“Tentu hal ini akan menjadikan Indonesia dijual, dikuras, dan dimiskinkan. Lalu, hal itu menandakan kalau Indonesia tidak diutamakan para pengelola negara,” urainya.(roy)
(Redaksi)