Pemerintah mengurangi alokasi anggaran pertanian untuk pemeliharan dan pembangunan infrastruktur. Tahun 2009 dialokasikan lebih dari 900 miliyar rupiah sementara untuk tahun 2010 hanya 678,7 miliyar rupiah. Padahal iklim global berdampak besar pada sistem budidaya pertanian sehingga seharusnya infrastruktur pertanian semakin diperkuat untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim tersebut. Berdasarkan logika kita sebagai mahasiswa kebijakan anggaran sektor pertanian di departemen pertanian salah arah.

Seharusnya pembangunan dan perbaikan infrastuktur jadi landasan utama sebelum melompat kepada permodalan, hal ini semakin sengit karena alokasi anggaran dari departemen keuangan dan panitia anggaran  DPR untuk departemen pertanian tidak naik. Padahal departemen pertanian harus merekrut 10000 orang penyuluh tenaga harian lepas - tenaga bantu dengan gaji rata-rata 2 juta per orang per bulan di desa-desa pertanian (menurut Kompas). Data departemen pertanian, tahun 2010 anggaran untuk departemen pertanian Rp.7,95 triliun, turun sekitar Rp.1 triliun dibanding tahun 2009. Anggaran itu antara lain untuk kegiatan yang bersifat prioritas dengan kegiatan pendukung.

Untuk kegiatan prioritas, alokasi untuk anggaran terbesar untuk program peningkatan penahanan pangan yakni Rp. 2,96 triliun peningkatan kesejahteraan petani Rp. 2,68 triliun, serta program peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Rp.504.3 miliyar. Selebihnya untuk program kegiatan dasar dan penunjang. Dari program peningkatan ketahanan pangan, alokasi terbesar untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu prodk pertanian serta pengembangan kawasan yakni 792 miliar rupiah.

Adapun program penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian di urutan kedua dengan alokasi Rp687,7 miliar. Alokasi terbesar dari jumlah itu Rp. 1,108 triliun, untuk program pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Dalam hal ini, peran pemerintah melalui bulog haruslah lebih signifikan dan ditingkatkan lebih lagi, melalui program-program yang tepat sasaran dan strategis, sehingga anggaran yang tidak sedikit bisa langsung tetap sasaran, selain itu diperlukan payung hukum yang jelas dan para aparat pemerintah yang tidak pandang bulu dalam menangani para oknum yang “nakal” sehingga dapat dijerat dan membuat sedikit “kapok”.

Sebagai mahasiswa pertanian, saya mengajak rekan-rekan untuk membuka mata dan melihat dengan jelas kondisi departemen pertanian yang harus tetap kita simak setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dan apabila pelaksanaannya menyimpang dari arah kebijakan, maka saatnya kita sebagai kaum ideologis memberikan ide-ide kritis dan apabila perlu melakukan aksi yang simpatik. Hidup Mahasiswa!!!



Oleh : Alexander Surbakti (Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, masuk GMKI Cabang Bogor pada tahun 2006 mengikuti Masa Perkenalan Gelombang I)